PEKANBARU (Bidikonline.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan terus melakukan koordinasi, berkonsultasi dan meminta pendapat dari berbagai pihak terkait persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten ROkan Hulu (Rohul) yang dibatalkan Kementarian Dalam Negeri.
"Insya Allah dalam minggu depan kita akan meneruskan surat Mendagri, dan saya akan melakukan konsultasi ke Kemendagri akhir pekan ini," kata Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi kepada Wartawan, Jumat (23/2/2018).
Konsultasi ke Kemendagri itu, lanjut Ahmad Hijazi, untuk melakukan penyesuaian APBD Rohul karena secara subtansi APBD Rohul tidak ada yang berubah, hanya saja ini persoalan administrasi saja.
Dalam persoalan ini, Ahmad Hijazi mengatakan Pemprov Riau berusaha untuk mengawal agar APBD Rohul bisa segera digunakan untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan di Rohul.
"Karena itu yang di Rohul saya harap untuk tenang, dan yakinlah pemerintah juga mengharapkan agar semua berjalan baik. Walaupun ini bisa menjadi bola panas, tapi kita berusaha ini bisa menjadi bola yang sejuk," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu sampai saat ini masih menunggu arahan dan petunjuk dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau soal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rohul yang dibatalkan Kemendagri.
Pasalnya APBD Rohul 2018 yang disahkan saat Bupati Rohul dijabat Suparman tidak bisa dijalankan karena status Suparman sebagai terdakwa kasus APBD Riau tahun 2014 sudah ditetapkan MA.
Surat pembatalan APBD Rohul dari Dirjen Otonomi Daersh (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu sudah diterima pemerintah setempat, dan surat itu dibahas Pemkab Rohul dan Pemprov Riau.
Asisten I Setdakab Rohul, Juni Syafri kepada CAKAPLAH.COM, Kamis (22/1/2018) usia menggelar rapat membahas surat Dirjen Otda Kemendagri bersama Pemprov Riau mengatakan, pihaknya tetap menunggu arahan dari Pemprov Riau soal APBD Rohul.
"Surat Dirjen Otda itu jelas, provinsi yang akan memberi masukan (terhadap APBD Rohul)," kata Juni Syafri.
Dia mengaku sampai saat ini pihaknya belum ada menjalankan APBD Rohul 2018. Tidak bisa dijalankan APBD Rohul karena adanya surat dari Dirjen Otda itu.
"Surat Dirjen Otda itu yang jadi persoalan. Ke depan apakah akan dibahas lagi APBD Rohul atau bagaimana, kita belum dapat petunjuk dari provinsi. Kabupaten tetap menunggu petunjuk provinsi," ungkapnya.
Berarti pembangunan di Rohul terancam tak jalan tahun ini, Juni Syafri menyatakan semua masih proses. Makanya petunjuk Pemprov Riau sangat menentukan APBD Rohul ke depan.
"Saya tidak bisa jawab itu (terancam atau tidak). Itu tanya pak Sekdaprov Riau yang tepat. Yang jelas kita menunggu arahan provinsi apa yang terbaik untuk Rohul," tukasnya.(cc)
