PEKANBARU (Bidikonline.com) - Rombongan anggota Dewan dari Komisi dua (ll) DPRD Kabupaten Indragiri Hilir sambangi kantor Bapenda Kota Pekanbaru, Selasa (21/2/2018).

Maksud kedatangan rombongan anggota dewan tersebut untuk studi banding dalam melaksanakan amanat undang undang tentang transaksi non tunai yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 perihal Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 perihal Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

"Ya, Kami dari Komisi ll DPRD Inhil sengaja datang kesini (Bapenda Pekanbaru) untuk melihat langsung penerapan surat edaran no 10 dan 11 tentang transaksi non tunai.

Pasalnya di daerah kami masih melaksanakan transaksi tunai itu karena kondisi geografis wilayah yang belum terkoneksi dengan baik," ungkap Wakil Ketua Komisi ll DPRD Inhil, Edi Gunawan kepada Wartawan.

Kemudian, Dia menjelaskan banyak ilmu baru yang didapat dari kunjungan Bapenda Pekanbaru terkait pembayaran non tunai. Pertama adanya kerjasama dengan bank dalam hal pembayaran, loket pembayaran khusus yang ada di Kantor Bapenda dan masih menerapkan kan UPTB di kawasan yang dinilai jauh.

"Apa yang kami peroleh hari ini tentu akan kami terapkan di daerah kami. Dan alasan kami ke sini melakukan studi banding karena Pekanbaru adalah barometernya Provinsi Riau," ujar Edi lagi.

Ditempat yang sama, Sekretaris Bapenda Pekanbaru, Syoffaizal menjelaskan bahwa pihaknya sangat bangga dijadikan tempat untuk belajar dalam hal penerapan pembayaran non tunai.

Pasalnya program pembayaran non tunai telah dilakukan Bapenda Pekanbaru sejak 2016 lalu.

"Itu tentu sebuah kebanggaan bagi kita, semoga program yang telah kita terapkan bisa di adopsi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, selain itu dengan datangnya Anggota DPRD Inhil kesini bisa mempererat tali silaturahmi, " singkatnya.(rtc)