JAKARTA (Bidikonline.com) - Kajian terkait efektivitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung perlu dilakukan pemerintah dan lembaga terkait.
Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, itu karena masih banyaknya pelanggaran saat berlangsungnya pesta demokrasi tersebut.
"Proses demokrasi kami ini biayanya tinggi sekali, bahkan saya sudah sampaikan kepada Bapak Mendagri (Tjahjo Kumulo) dan Ketua pimpinan KPK (Agus Rahardjo) untuk melakukan survei atau evaluasi. Untuk melakukan penelitian tentang efektifitas pelaksanaan Pilkada," ujarnya di Komplek Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2018).
Dia menyebut, ada sisi negatif dari pelaksanaan Pilkada langsung itu. Misalnya, biaya anggaran yang tinggi dan adanya politik uang yang dikeluarkan oleh pemilik kekuasaan. Hal itu cenderung terjadi pada proses pesta demokrasi.
"Masyarakat Indonesia ini low class (menengah bawah), imbasnya pilkada yang terjadi orang tidak melihat program atau kampanye, tapi siapa yang datang bawa uang," bebernya.
Untuk menjadi seorang pimpinan kepala daerah seperti Bupati dan Gubernur, lanjutnya, harus membutuhkan anggaran Rp30 miliar sampai dengan Rp50 miliar. Nantinya, itu yang dapat mengakibatkan setiap pejabat daerah melakukan korupsi.
"Begitu kemudian terpilih jadi kepala daerah, mohon maaf gaji tarolah seorang Bupati dengan segala kegiatan berkisar Rp300 juta x 12 = Rp3,6 miliar di-kali 5 tahun Rp18 miliar. Yang keluar Rp30 miliar lebih, apa mau tekor? Jarang sekali mau tekor. Pasti yang terjadi nanti ngambilnya dari proyek perizinan dan segala macam. Artinya sudah membuat sistem yang memaksa kepala daerah harus korupsi," paparnya.
Karena itu, dia meminta pemerintah dan akademisi untuk dapat membuat kajian mengenai baik dan buruknya penyelenggaraan secara langsung pemilihan kepala daerah.
"Harus dilakukan penelitian, lebih banyak mudorotnya atau banyak efektifnya pemilihan langsung itu," terangnya.
Sementara, guna mencegah terjadinya politik uang dalam proses Pilkada di 171 Provinsi dan Kabupaten Kota, pihaknya akan membuat Satgas Money Politik untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat proses pesta demokrasi serentak itu berlangsung.
"Saya sudah koordinasi dengan Ketua pimpinan KPK, intinya bahwa kami akan mengawasi juga money politik, karena money politik ini berdampak negatif pada proses demokrasi kami," tuutpnya. (rpc)
