BAGANSIAPI-API (Bidikonline.com) - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama dengan pemerintah Provinsi Riau, dan pemerintah pusat terus b...[read more] "> BAGANSIAPI-API (Bidikonline.com) - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama dengan pemerintah Provinsi Riau, dan pemerintah pusat terus b" />
Sabtu, 16 Desember 2017
Follow Us:
Kamis, 17 Agustus 2018 - 22:42 WIB
Pemkab Fokus Pada SDM dan Ekonomi Kerakyatan
Sabtu, 05 Agustus 2018 - 24:10 WIB
DPRD Inhil Harapkan Tertib dan Aman
Senin, 31 Juli 2018 - 18:57 WIB
DPRD : Pedomani Permendagri Nomor 33 Tahun 2017
18:57 WIB - Andi Rachman: Airlangga Mampu Perkokoh Kejayaan Golkar | 18:57 WIB - Zulaikhah Pimpin Rapat Persiapan Hari Ibu | 18:57 WIB - Mayat Dalam.Sumur Ditemukan Warga Hendak Wudhu di Duri | 18:57 WIB - Gatot Nurmantyo Berada di Negara Ini Setelah Lepas dari Panglima TNI | 18:57 WIB - Sebanyak 84 Orang, Hari Ini Ikut Uji Kompetensi Wartawan PWI Riau | 18:57 WIB - Pemkab Kampar Keluarkan Bonus untuk Para Atlet Porprov IX Senilai Rp1,72 Miliar
/ Rokan Hilir / Pemkab Rohil Lakukan Pengawasan ADD /
Bangun Desa
Pemkab Rohil Lakukan Pengawasan ADD
Selasa, 12 November 2017 - 11:10:15 WIB
BAGANSIAPI-API (Bidikonline.com) - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama dengan pemerintah Provinsi Riau, dan pemerintah pusat terus bersenergi membangun Kawasan desa/ kepenghuluan melalui Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang merupakan delegasi kewenangan bagi kepenghuluan guna mengembangkan pembangunan yang mengacu dengan karakteristik di kepenghuluan itu sendiri. 

Kepenghuluan secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum mengatur segala sesuatu dianggap urgen.

Bentuk transfer dana dari pemerintah adalah ADD telah ditetapkan sebesar 10 persen dari dana perimbangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketentuan formal mengatur ADD secara lebih jelas sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut ada dalam Permendagri 37/2007 pada Bab IX.

Dalam Permendagri tersebut, telah dijelaskan mulai tujuan ADD, tata cara penghitungan besaran anggaran per Desa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawabannya. Secara garis besar, terdapat beberapa hal perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.

Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus mibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.

Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30 persen untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan 70 persen lainnya untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Meskipun pertangungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan-kegiatan dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD.

Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, dan ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bertekad mendorong kegiatan pembangunan di tingkat kepenghuluan atau desa, selaras dengan program yang dijalankan pemerintah pusat yang menitikberatkan pembangunan dari pedesaan. Saat ini, indikasi keberhasilan program pemerintah tidak hanya berkaca dari pesatnya pembangunan di perkotaan, melainkan bagaimana menggerakkan segenap potensi di desa.

Sehingga desa kuat, maka akan menopang pembangunan lebih besar bagi perkotaan. Bupati Rokan Hilir, Suyatno, yakin jika desa diperhatikan dengan baik apalagi ditambah dengan adanya dana khusus untuk desa, maka pemerataan pembangunan dapat segera dirasakan.

"Apalagi pada tahun ini bisa dikatakan jumlah Anggaran Dana Desa (ADD) di Rohil mencapai Rp 102 miliar lebih, jumlah ini lebih besar dibandingkan sebelumnya hanya sekitar Rp 46miliar," ujar Suyatno pada acara sosialiasi Undang-Undang di Bagansiapiapi waktu lalu.

Dengan bertambahnya anggaran yang diberikan itu Suyatno menyebutkan maka sebagian dari kegiatan Pemkab telah dilimpahkan ke desa. Namun, harus dipahami besaran alokasi ADD dibagi jumlahnya bisa saja tidak sama antar kepenghuluan karena tergantung pada sejumlah pertimbangan diantaranya menyangkut luasan wilayah, penduduk, potensi desa dan lain-lain.

Hanya saja, lanjutnya, untuk mekanisme dalam penyaluran dana tersebut tetap sama seperti sebelumnya dimana dana disalurkan melalui rekening kepenghuluan lalu kepenghuluan segera menjalankan program yang telah disusun dan ditetapkan bersama sebelumnya.

Bupati menjelaskan, ia berharap kedepannya anggaran itu benar-benar dimanfaatkan dengan optimal, apalagi disadari masih banyak kepenghuluan perlu mendapatkan perhatian karena masih tertinggal dibandingkan kepenghuluan lainnya. Dalam orientasi pengunannya Kegiatan untuk pembangunan sarana infrastruktur jalan paling banyak digunakan kepenghuluan dalam memanfaatkan dana ADD.

Hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan dan data masuk di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Rokan Hilir. Pelaksanaan kegiatan bantuan ADD tahun ini memang banyak difokuskan untuk pembangunan jalan desa. Selain fisik jalan kegiatan ADD juga untuk membangun Poli klinik desa (Polindes), rehabilitasi kantor dengan anggaran dibawah Rp 200 jutaan.

Bapemas memiliki tim evaluasi untuk melakukan monitoring kegiatan dengan melibatkan inspektorat, kepolisian, Pemkab Rohil dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Teknis penyaluran bantuan alokasi dana desa (ADD) berasal dari dana perimbangan sebesar 10 persen, sebagaimana dalam peraturanya sudah diatur dalan undang-undang nomor 6 tahun 2014, tentang desa dan perturanya.

Untuk pembuatan infrastruktur asalnya dari dana desa (kepenghuluan) berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana bantuan bagi desa berasal dari APBD Propinsi Riau diberikan Rp 500 juta per desa, dan uangnya langsung ditransfer ke rekening desa. Karena, daerah tidak memiliki badan kas, jadi anggarannya dikirim lewat bagian kesra Pemkab Rohil.

Sesuai dengan aturanya, dana desa atau kepenghuluan boleh dipergunakan membayar gaji penghulu, kegiatan kantor, operasional desa dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan dana desa hanya untuk kegiatan bersifat infrastruktur.

Khusus bantuan dana desa, diberikan dengan kreteria dan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk dan penduduk miskin, dengan perhitungan 30 persen dari jumlah penduduk dan 20 persen dari luas wilayah dan geografisnya. Dengan kenyataan itu maka jumlah bantuan diberikan untuk setiap dsa tidak sama besarnya.

Jumlah bantuan diberikan tiap desa tidak sama besar, karena mengacu kriteria di lapangan. Adapun pemetaan kegiatan ADD dibagi dalam beberapa wilayah, yakni pertama tergabung dalam rayon satu yakni kecamatan Sinaboi, Bangko, Rimba Melintang, Pasir Limau Kapas dan Batu Hampar, sedangkan Rayon dua terdiri atas kecamatan Tanah Putih, Tanjung Melawan, Bangko Pusako, Pekaitan, dan Rantau Kopar.

Selanjutnya, rayon tiga terdiri atas Kecamatan Tnjung Medan, Pujud, Kubu dan Kubu Babussalam dan rayon empat yakni kecamatan Simpang Kanan, Bagan Sinembah Raya, Balai Jaya dan Bagan Sinembah.

Dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) atau Anggaran Dana Kepenghuluan (ADK) itu, Bupati Kabupaten Rokan Hilir, H. Suyatno terus mengingatkan kepada seluruh komponen, termasuk para datuk penghulu agar memanfaatkan secara maksimal Anggaran Dana Desa (ADD) tersebut.

Tata kelola dana yang terstruktur, Akuntabel dan belanja desa yang efektif dipastikan sangat menentukan percepatan pembangunan kawasan desa. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengelontarkan dana desa yang bersumber dari APBD Rokan Hilir sejak tahun 2015 dan tahun 2016, termasuk alokasi dana desa yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN.

Penguncuran dana yang bersumber dari Kabupaten,provinsi dan Pemerintah Pusat tersebut mencapai ratusan miliyar rupiah. Bupati Rohil, H. Suyatno Memberikan Arahan Kepada Datuk Penghuka Terkait Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) “Musyawarah dan saling bermufakatlah dalam merencanakan alokasi dana tersebut.

Gunakan terlebih dahulu untuk kepentingan paling mendesak yang menyangkutb hajat hidup orang banyak. Bijak dalam memakai anggaran ditambah dengan transparansi sangat dibutuhkan. Dibagian ini bersamaan juga menjadi kunci.

Akan muncul rasa saling dilibatkan,saling memiliki, saling mengawasi, dan selanjutnya saling menjaga apa yang sudah diupayakan. Partisipasi yang terbangun dari awal sudah terbukti jauh lebih baik. Kulktur kita yang dibangun atas nilai-nilai luhur menempatkan musyawarah dan mufakatsebagai pemuka langkah.Bukan tidak mungkin dan yang kurang malah akan dibantu warga sendiri dengan saling bergotong royong. Demikianlah yang hendak kita tuju,” Kata Suyatno.

Menghindari persoalan hukum dalam penggunaan ADD, Bupati Rohil Suyatno merasa khwatir akan potensi salah urus. Dana yang diperuntukan buat membangun desa itu bisa terbalik menghadirkan jerat bagi para pengelola. Para Datuk Penghulu Se Rohil diberi Pembekalan tata cara pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) “Kita tidak menginginkan ada yang berurusan dengan hukum.

Untuk menjaga hal buruk jangan sampai terjadi maka kita sudah melakukan upaya seperti meminta seluruh pihak termasuk Camat untuk pro aktif dalam memantau kegunaan ADD. Jangan sampai, misalnya ada kades yang diperiksa aparat penegak hukum.,d i daerah lain kasus seperti itu sudah terjadi.

Karenanya, semua pihak, terutama para pengelola danyang da harus menyadari sendiri bahwa dana desa pada dasarnya merupakan uang rakyat yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa. Karenanya buat menutup seluruh potensi yang berbahaya maka kita selalu meminta para kades jangan sesekali mengambil keputusan sendiri.

Keputusan soal dana desa harus dimusyawarahkan dengan perangkat desa dan pihak berkompenten lainnya. Langkah tersebut tidak hanya penting buat menjamin transparansi namun juga agar dana bisa tepat sasaran. Seluruh warga, berhak mengawasi dana desa tersebut. Jika ada pelanggaran, maka segera laporkan, ”pinta Suyatno.

Alokasi dana desa yang efektif , tepat sasaran dan memenuhi semua unsur transparansi dipastikan akan melahirkan pembangunan yang partisipatif. Ia sangat berharap dana desa itu dapat membantu pembangunan di pedesaan menyusul turunnya besaran APBD akibat melorotnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

Lebih jauh dikatakan oleh orang nomor satu di Rokan Hilir itu, Ia meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama peduli atas gerak pembangunan di kabupaten. “Kita mengimpikan bahwa masyarakat berperan aktif termasuk disegi pengawasan sehingga potensi pembangunan berjalan maksimal.

Jika tidak diawasi, misalnya, maka bisa saja oknum rekanan berkerja asal jadi, itu hanya satu contoh pentingnya partisipasi publik. Kita harus membangun keterikatan bersama bahwa pembangunan bukan bagaian pemerintahan saja namun lebih jauh menyisakan ruang untuk masuknya partisipasi publik. Bukankah upaya pembangunan ditujukan untuk publik?,”

Birokrasi pemerintahan belakangan ini juga ditandai dengan rencana Pemerintah Pusat mengeluarkan struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru. Seperti halnya dengan provinsi, Pemerintah Daerah Rokan Hilir mengurangi jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan kebutuhan daerah.

Regulasi dari pemerintahan Pusat mengacu kebijakan. Evaluasi kinerja dan sekaligus efisiansi juga melatari pemangkasan tujuh hingga delapan SKPD. Satuan kerja tersebut bergabung dengan SKPD yang memiliki koreksi. Istilah lainnya adalah peleburan sehingga ada dinas dengan nama baru. Para pegawai diminta untuk tidak khawatir seiring penyesuaian tersebut. [Advertorial )







Berita Lainnya :
  • Andi Rachman: Airlangga Mampu Perkokoh Kejayaan Golkar
  • Zulaikhah Pimpin Rapat Persiapan Hari Ibu
  • Mayat Dalam.Sumur Ditemukan Warga Hendak Wudhu di Duri
  • Gatot Nurmantyo Berada di Negara Ini Setelah Lepas dari Panglima TNI
  • Sebanyak 84 Orang, Hari Ini Ikut Uji Kompetensi Wartawan PWI Riau
  • Pemkab Kampar Keluarkan Bonus untuk Para Atlet Porprov IX Senilai Rp1,72 Miliar
  • Cagub Riau jangan remehkan kekuatan Pelaku Usaha Sawit
  • Gubri Yakin Sagu Bisa Dijadikan Alternatif Pangan
  • RAPP Ajukan Permohonan Pembatalan SK 5322 ke PTUN
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan