PEKANBARU (Bidikonline.com) - Dikhawatirkan akan menimbulkan pesoalan dalam penggunaannya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau mencoret plafon anggaran untuk bantuan desa dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Riau 2017.

Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/10/2017) terkait persoalan itu mengatakan, kalau dirinya sudah meminta kepada Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau, komitmen apa yang akan dilakukan jika anggaran bantuan dana desa dicoret.

"Jadi komitmennya itu ada. Bahwa dana desa itu akan digabung di APBD murni 2018. Tapi saya minta ke pak Sakda sebagai TAPD Riau, agar komitmen itu dapat direalisasikan betul-betul di APBD 2018," kata Andi Rachman sapaan gubernur Riau.

Ditanya kalau digabung di APBD 2018 apakah anggaran bantuan desa ‎bisa mencapai Rp100 juta lebih per desa? Andi Rachman belum mengetahui berapa rincian anggaran yang dikucurkan Pemprov Riau di APBD 2018.

Sebelumnya salah satu anggota Banggar DPRD Riau, Mansyur mengatakan pihaknya bukan tidak ingin membantu dan menganggarkan dana desa tersebut, namun dikarenakan persoalannya cukup pelik dan terlalu banyak masalah.

"Kawan-kawan di DPRD Riau bukan tidak peduli, malah sangat pedulu. Kita ingin dana desa ini ada, tapi kalau hanya untuk menjebak kepala desa untuk apa dianggarkan," katanya.

Menurutnya selain aturan dari Kemendagri tidak ada lagi memperbolehkan pencairan dana desa, ada sejumlah persoalan lain yang ditemukan Banggar dan tidak mungkin untuk dianggarkan.(ck)