TELUK KUANTAN (Bidikonline.com) - Organisasi Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Kuansing meminta Polisi mengusut tuntas peris...[read more] "> TELUK KUANTAN (Bidikonline.com) - Organisasi Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Kuansing meminta Polisi mengusut tuntas peris" />
Jum'at, 23 Februari 2018
Follow Us:
Kamis, 17 Agustus 2018 - 22:42 WIB
Pemkab Fokus Pada SDM dan Ekonomi Kerakyatan
Sabtu, 05 Agustus 2018 - 24:10 WIB
DPRD Inhil Harapkan Tertib dan Aman
Senin, 31 Juli 2018 - 18:57 WIB
DPRD : Pedomani Permendagri Nomor 33 Tahun 2017
18:57 WIB - Bupati Serahkan Santunan Rp 160 Juta Kepada Nelayan | 18:57 WIB - Plt Bupati Siak Bahas Isu-isu Penting | 18:57 WIB - Oknum PNS Meranti Yang Disebut "Pelakor" | 18:57 WIB - 55 Warisan Budaya Riau Disidangkan di Kemendikbud | 18:57 WIB - Abdul Wahid: Yang Lurus Saja Sampai 2 Tahun | 18:57 WIB - DPRD Riau Bimbang Ubah Perda Pajak BBM
/ Kuantan Singingi / Pospera Minta Peristiwa Siaran Radio Pemkab Diusut Polisi /
Peristiwa Siaran Radio Pemkab Kuansing Berkonten Asusila
Pospera Minta Peristiwa Siaran Radio Pemkab Diusut Polisi
Selasa, 05 September 2017 - 11:07:09 WIB
TELUK KUANTAN (Bidikonline.com) - Organisasi Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Kuansing meminta Polisi mengusut tuntas peristiwa dugaan siaran Radio Pemerintahan Daerah (RPD) Kuansing berkonten negatif.

"Kita minta polisi segera mengusut tuntas siaran memalukan itu," ujar salah seorang aktivis Pospera, Khairul Ihsan kepada wartawan, Senin (4/9/17) sore.

Peristiwa itu, kata Khairul Ihsan, harus diusut tuntas. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena, sudah membuat malu seluruh masyarakat Kuansing. Sebab, suara risih seperti orang lagi berhubungan intim itu sudah didengar oleh ratusan ribu pengunjung saat pesta pacu jalur kemarin.

"Yang dengar banyak orang. Ini sangat memalukan. Dimana marwah masyarakat Kuansing. Juga marwah Bupati sebagai Kepala Daerah," ujar Khairul penuh tanya.

Menurut Khairul, sudah semestinya pihak Kepolisian turun tangan mengusut tuntas peristiwa memalukan itu. Selain sudah melanggar norma norma keagamaan, juga telah melanggar hukum. RPD sudah dinyatakan oleh Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Riau ternyata belum memiliki izin resmi.

"Belum ada izin kok sudah siaran. Ini kan pelanggaran. Ada konsekuensi hukumnya yang harus dipertanggungjawabkan," papar Khairul lagi.

Dia menilai, Plt Kadis Kominfo Kuansing, Samsir Alam selayaknya turun dari jabatannya. Karena dia orang yang selaku bertanggungjawab dalam hal ini. "Ini namanya konsekuensi dari sebuah jabatan," pintanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi kepada wartawan, juga meminta polisi mengusut tuntas kasus siaran yang diduga esek esek tersebut. Kata dia, kasus ini perlu dituntaskan. Supaya siaran yang memalukan seperti itu tidak terjadi lagi dimasa mendatang.(rtc)


Berita Lainnya :
  • Bupati Serahkan Santunan Rp 160 Juta Kepada Nelayan
  • Plt Bupati Siak Bahas Isu-isu Penting
  • Oknum PNS Meranti Yang Disebut "Pelakor"
  • 55 Warisan Budaya Riau Disidangkan di Kemendikbud
  • Abdul Wahid: Yang Lurus Saja Sampai 2 Tahun
  • DPRD Riau Bimbang Ubah Perda Pajak BBM
  • Pj Bupati Inhil: Peran Pemerintah untuk Hindari Konflik Pilkada
  • Anggota Dewan Inhil Sambangi Bapenda Pekanbaru
  • 351 Izin Tak Bisa Dikeluarkan
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan