TEMBILAHAN (Bidikonline.com) - Pasca terbitnya peraturan dalam negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendap...[read more] "> TEMBILAHAN (Bidikonline.com) - Pasca terbitnya peraturan dalam negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendap" />
Jum'at, 23 Februari 2018
Follow Us:
Kamis, 17 Agustus 2018 - 22:42 WIB
Pemkab Fokus Pada SDM dan Ekonomi Kerakyatan
Sabtu, 05 Agustus 2018 - 24:10 WIB
DPRD Inhil Harapkan Tertib dan Aman
Senin, 31 Juli 2018 - 18:57 WIB
DPRD : Pedomani Permendagri Nomor 33 Tahun 2017
18:57 WIB - Bupati Serahkan Santunan Rp 160 Juta Kepada Nelayan | 18:57 WIB - Plt Bupati Siak Bahas Isu-isu Penting | 18:57 WIB - Oknum PNS Meranti Yang Disebut "Pelakor" | 18:57 WIB - 55 Warisan Budaya Riau Disidangkan di Kemendikbud | 18:57 WIB - Abdul Wahid: Yang Lurus Saja Sampai 2 Tahun | 18:57 WIB - DPRD Riau Bimbang Ubah Perda Pajak BBM
/ Indragiri Hilir / DPRD : Pedomani Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 /
Penyusunan APBD Inhil
DPRD : Pedomani Permendagri Nomor 33 Tahun 2017
Senin, 31 Juli 2018 - 18:57:58 WIB
Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018, Senin (31/7/2017).
TERKAIT:
TEMBILAHAN (Bidikonline.com) - Pasca terbitnya peraturan dalam negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018,Pemerintah Kabupaten Inhil dituntut agar dalam penyusunan anggaran tahun 2018 dapat mengacu kepada peraturan tersebut.

Hal tersebut, ditegaskan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam, ketika acara sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018, Senin (31/7/2017).

Maka, dalam menyusun APBD, dikatakan Dani, Pemkab harus tetap berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam penganggaran tidak dengan semena-mena.

''Kemudian dari sisi perencanaan, tentunya ada konsistensi perencanaan yang dilakukan, selama ini hal itu sudah tertuang dalam penyusunan APBD,'' jelasnya.

Tidak hanya itu, dalam menyusun KUA PPAS, dikatakan Ketua DPC PKB Inhil itu, juga harus mengacu kepada peraturan tersebut.

''Dengan adanya peraturan ini maka akan terjadi sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten,'' tukas Dani.(adv)


Berita Lainnya :
  • Bupati Serahkan Santunan Rp 160 Juta Kepada Nelayan
  • Plt Bupati Siak Bahas Isu-isu Penting
  • Oknum PNS Meranti Yang Disebut "Pelakor"
  • 55 Warisan Budaya Riau Disidangkan di Kemendikbud
  • Abdul Wahid: Yang Lurus Saja Sampai 2 Tahun
  • DPRD Riau Bimbang Ubah Perda Pajak BBM
  • Pj Bupati Inhil: Peran Pemerintah untuk Hindari Konflik Pilkada
  • Anggota Dewan Inhil Sambangi Bapenda Pekanbaru
  • 351 Izin Tak Bisa Dikeluarkan
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan