TEMBILAHAN (Bidikonline.com) - Untuk yang kesekian kalinya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) kembali digelar untuk mentuntaskan permasala...[read more] "> TEMBILAHAN (Bidikonline.com) - Untuk yang kesekian kalinya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) kembali digelar untuk mentuntaskan permasala" />
Rabu, 20 Februari 2019
Follow Us:
22:05 WIB - Pemkab Rohul Punya 4 Target Pembangunan Daerah Tahun 2020, Perbankan Siap Backup | 22:05 WIB - Gali Peluang PAD, DPRD Kota Pariaman Kunjungi Kampar | 22:05 WIB - Pemkab Kuansing Terima PPPK 97 Orang, Dibuka 23 Februari | 22:05 WIB - Suhardiman Amby Minta Pelaku Pembakar Hutan dan Lahan Ditindak Tegas | 22:05 WIB - Warga Sudah Manfaatkan Layanan Keliling Rekam Data e-KTP | 22:05 WIB - 252 Pelamar P3K Pekanbaru Lulus Seleksi Administrasi
/ Indragiri Hilir / DPRD Inhil Kembali Gelar RDP Gabungan /
Perjuangkan Nasib Honorer K2
DPRD Inhil Kembali Gelar RDP Gabungan
Jumat, 25 Agustus 2018 - 08:55:58 WIB
TEMBILAHAN (Bidikonline.com) - Untuk yang kesekian kalinya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) kembali digelar untuk mentuntaskan permasalahan 762 honorer K2 di Inhil, RDP yang digelar Kamis (24/8/2017) merupakan gabungan dari Komisi I dan IV.

Dipimpin Ketua Komisi I, HM Yusuf Said, RDP gabungan tersebut dihadiri dinas dan badan terkait, seperti Dinas Pendidikan, Disnakertrans, BKD, Inspektorat dan BPKAD.

Dalam RDP tersebut, Yusuf Said mempertanyakan kepada Satker yang hadir, bagaimana menindaklanjuti keinginan para honorer K2 yang belum juga kunjung diangkat menjadi ASN, dimana mereka menginginkan honor mereka dibayar sesuai dengan UMR atau UMK Inhil.

Kepala BPKAD Inhil, Mizwar menerangkan, dari 761 honorer K2 yang ada, 528 diantaranya merupakan tenaga pendidik dan 132 non pendidik.

''Jika kita naikkan honor mereka sesuai UMR, maka kita perlu dana sekitar Rp50 miliar pertahunnya,'' ujar Mizwar.

Sementara itu, Suwardi dari Dinas Pendidikan menanggapi, bahwa Dinas Pendidikan akan sangat senang jika honorer para tenaga honorer dari guru dinaikkan, karena saat ini, menurutnya honor yang dibayarkan untuk guru honor di Inhil masih tidak layak.

Menanggapi hal itu, HM Yusuf Said mengatakan perlu diadakannya kembali pembahasan terkait hal ini, apalagi saat RDP, hanya Kepala BPKAD yang hadir, sedangkan yang lainnya hanya diwakilkan, sehingga belum bisa diambil keputusan terkait persoalan tersebut.

''Nomenklatur penganggaran dan pembayaran k2 dan honer biasa sama, maka dari itu saat ini belum ada penyesuain nilai pembayarannya, ini perlu dibahas lagi,'' tukas HM Yusuf Said.(adv)


Berita Lainnya :
  • Pemkab Rohul Punya 4 Target Pembangunan Daerah Tahun 2020, Perbankan Siap Backup
  • Gali Peluang PAD, DPRD Kota Pariaman Kunjungi Kampar
  • Pemkab Kuansing Terima PPPK 97 Orang, Dibuka 23 Februari
  • Suhardiman Amby Minta Pelaku Pembakar Hutan dan Lahan Ditindak Tegas
  • Warga Sudah Manfaatkan Layanan Keliling Rekam Data e-KTP
  • 252 Pelamar P3K Pekanbaru Lulus Seleksi Administrasi
  • DPRD Minta Dishub Maksimalkan Sosialisasi Penggunaan Flyover
  • DPRD Bantah Keluarkan Imbauan Larangan Mobil Plat Merah Isi Premium
  • Syamsuar, Bupati Berprestasi Dilantik Jokowi jadi Gubri
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan