Tembilahan (Bidikonline) – Pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dinilai tidak kondusif, sejumlah anggota DPRD Inhil sidak mendadak ke kantor dinas yang berada di Jalan Swarna Bumi, Tembilahan, Jumat (7/7/2017).
Sidak yang dilaksanakan anggota DPRD Inhil inimberawal dari keluhan masyarakat yang ingin mengurus kelengkapan data kependudukannya. Baik seperti perekaman e-KTP, pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran.
Perwakilan Komisi I DPRD Inhil yang terdiri dari HM Yusuf Said, Mu’ammar, Sulo Lipo, Malian Gazali, Musmulyadi langsung menelusuri ruang pelayanan, staf dan data Disdukcapil Inhil didampingi Kabid Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Administrasi.
Setelah menyidak ruangan pelayanan, Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said menyimpulkan, masih banyak hal yang harus dibenahi seperti masih kurangnya peralatan. Oleh karena itu, jika sistem pelayanan hari ini sudah bisa dilakukan dengan IT kenapa tidak.
“Alat perekaman hanya ada dua, saat kita minta alat portabel diduganakan tapi terkendala oleh tenaga operator. Selain itu juga menyangkut persoalan pembiayaan,” ujar Yusuf Said.
Hal yang sama juga terjadi pada pelayanan pembuatanan KK. Politisi Partai Golkar ini juga menuturkan, saat ini operator hanya ada empat orang, dan kemampuan empat orang itu cukup terbatas.
“Jadi disini kita lihat memang harus ada yang diperbaiki,” ucapnya yakin.
Sementara itu untuk jabatan Kepala Disdukcapil yang saat ini memang masih kosong pasca meninggal dunianya Kepala Disdukcapil sebelumnya MJ Verman, Yusuf Said mengatakan, posisi tersebut telah masuk dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilelangkan.
Terakhir, Yusuf Said berharap Pemkab Inhil untuk lebih memberi perhatian lebih kepada Disdukcapil, mengingat Disdukcapil merupakan sumber pelayanan yang bersentuhan langsung dan banyak dikunjungi masyarakat.
Sebelumnya, khususnya beberapa hari terakhir, Kantor Disdukcapil terlihat banyak masyarakat berdesak - desakkan di ruang pelayananan, bahkan banyak masyarakat yang tidak terlayani, karena jumlah masyarakat yang mengurus dengan tenaga operator jauh dari kata sebanding.(adv)