Berita Bidikonline.com dapat dikutip dengan mencantumkan Bidikonline. Apabila mengutip berita tanpa menyebutkan sumber berita, redaksi bidikonline.com akan menuntut secara hukum sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.
Pembangunan Kebun Milik Rakyat yang Dikerjakan PTPN V Diduga Tidak Sesuai dengan Standar Teknis
Selasa, 11 Agustus 2009 | Dibaca 1524 Kali
Pekanbaru (bidikonline.com) - Pembangunan Kebun Kelapa Sawit II bagi masyarakat Kecamatan Siak, Mempura, Dayun, Minas dan Sei Mandau Kabupaten Siak yang dikerjakan oleh PTPN V Riau mendapat sorotan tajam dari LSM.  Perusahaan milik negara ini dianggap kurang profesional dalam membangun kebun rakyat yang dibiayai APBD Siak ini.  Pembangunan kebun sawit ini diduga tidak sesuai dengan standar teknis.

PT Perkebunan Nusantara V Riau adalah Badan Usaha Milik Negara yang dipercaya pemerintah untuk mengelola perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau. Perusahaan ini, jelas, memiliki profesionalitas yang hebat dalam menjalankan menejemen perusahaan. Itu terbukti dari hasil yang diperoleh setiap tahun tanpa merugi. Dalam melaksanakan pekerjaan atau proyek, PTPN V mengerjakannya melalui kontraktor, semuanya tergolong profesional.

Beberapa waktu lalu, perusahaan besar ini mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Siak dalam hal pembangunan Kebun Kelapa Sawit yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu di beberapa kecamatan di Kabupaten Siak. Dalam memorandum of understanding (MoU) tersebut, pihak PTPN V ditunjuk sebagai kontraktor untuk mengerjakan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut, sementara Pemerintah Kabupaten Siak adalah penyedia dana melalui APBD Siak.   

Oleh LSM AIPI, perusahaan milik negara ini dinilai justru kurang profesional dalam melakukan pekerjaan pembangunan kelapa sawit ini. Lembaga yang selalu menyuarakan jeritan petani ini menilai bahwa pekerjaan itu tidak sesusai dengan standar teknis. Lalu standar teknis apa yang dilakukan PTPN V Riau? Apakah menyalahi aturan? Dan kenapa keprofesionalannya tidak diterapkan disini?

Lembaga Swadaya Masyarakat Assosiasi Independen Petani Indonesia (LSM AIPI) Riau beberapa waktu lalu turun ke lapangan setelah mendapat laporan dari masyarakat seputar pembangunan kebun sawit tersebut.   LSM AIPI, sebuah lembaga yang sering mendapat laporan dari masyarakat, kemudian turun ke lapangan melakukan investigasi. “Kami tidak menelan begitu saja kalau ada laporan dari masyarakat. Kami turun melakukan cek lapangan dan mengumpulkan bahan dan data. Begitu juga dengan laporan yang kami terima dari sekelompok masyarakat yang menyebutkan bahwa pekerjaan pembangunan kebun kelapa sawit milik pemerintah Kabupaten Siak yang dikerjakan oleh PT Perkebunan Nuasantara V Riau tidak sesuai dengan standar teknis,” kata Ketua DPD AIPI Riau Kharimullah TB kepada media ini belum lama ini.

Untuk diketahui, areal kebun kelapa sawit yang dikerjakan PTPN V Riau milik pemerintah Kabupaten Siak seluas 3.368 hektar di Kecamatan Siak, Dayun, Minas dan Sei Mandau dengan nilai proyek Rp 33.880.579.000 tidak melalui proses tender. Ini aneh tapi nyata. Prosedur pengadaan dilakukan dengan penunjukan langsung alias hanya melalui negosiasi, padahal nilainya cukup besar, sebut Kharimullah.

Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBD Siak tahun 2005 disebutkan, upah pembersihan areal dalam kontrak 2000 Ha x 1 HK/Ha x Rp 21.000 = Rp 43.2000.000. Sesuai dengan standar teknis bahwa upah itu hanya 2000 Ha x 0,5 HK/Ha x Rp 21.000 = Rp 21.600.000. Berarti telah terjadi selisih pembayaran kepada PTPN V sebanyak Rp 21.600.000.

Begitu juga terhadap pembayaran upah dalam pekerjaan pembasmian lalang, terjadi selisih Rp 37.500.000.  Perhitungan upah untuk pekerjaan penyiangan 1000 ha lebih ngeri lagi. Pihak kontraktor dalam hal ini PTPN V memark up HK sebanyak 47.152 HK. Kontraktor diduga membuat perhitungan yang salah (mungkin disengaja-red). Pekerjaan penyiangan seharusnya dilakukan setiap bulan 2 kali rotasi. Ternyata penanaman kelapa sawit tidak sekaligus 1000 ha tetapi bervariasi setiap bulannya.

Dengan demikian perhitungan biaya upah penyiangan harus mengikuti jumlah kemajuan fisik pekerjaan yang telah ditanam. Pihak kontraktor membuat perhitungan biaya upah sebesar Rp 1.497.000.000, itu sudah termasuk overhead cost 10 persen. Padahal biaya sebenarnya sesuai dengan kemajuan pekerjaan adalah hanya sebesar Rp 376.548.480, itupun sudah termasuk overhead 10 persen. Maka untuk biaya upah penyiangan saja telah terjadi kelebihan pembayaran kepada kontraktor senilai Rp 1.496.000.000 – Rp 376.546.480 = Rp 1.119.451.520. Itu tadi adalah perhitungan di atas kertas. Ternyata yang mereka kerjakan hanya 598 ha dengan biaya seluruhnya hanya Rp 559.999.440. Maka, telah terjadi kelebihan pembayaran biaya penyiangan kepada PTPN V Riau sebesar Rp 1, 6 milyar. Pemkab Siak harus menarik dana ini kembali dari PTPN V, ungkap Kharimullah. (TIM)
Komentar
Beri Komentar Cari
Tulis Komentar
Nama:
Email:
 
Website:
Judul:
 
Masukkan kode yang ada pada gambar.

3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Sebelum   Berikut >