Berita Bidikonline.com dapat dikutip dengan mencantumkan Bidikonline. Apabila mengutip berita tanpa menyebutkan sumber berita, redaksi bidikonline.com akan menuntut secara hukum sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.
Ilyas Labay : Satker Dinas PU Riau Segera Dipanggil
Minggu, 27 Desember 2009 | Dibaca 404 Kali
Image
Foto Jalan Rantau Berangin - Batas Sumbar
Pekanbaru (Bidikonline.com) - Setiap tahun puluhan miliar dana APBN dikucurkan untuk pemeliharaan jalan  di propinsi Riau. Namun kenyataan berbagai penyunatan kerab kali dilakukan. Betapa tidak, dalam hitungan jari jalan yang baru saja dikerjakan sudah rusak disinyalir dikerjakan asal jadi.

Misalnya, paket Preservasi Jalan dan Jembatan yang menghu¬bungkan Palas - Kandis. Berdasarkan hasil investigasi wartawan, ternyata kondisi kerusakan pada ruas jalan masih seperti tahun 2008 lalu, dihiasi sejumlah lobang  sehingga badan jalan tampak bergelombang.

Jadi tidak heran rusaknya jalan nasional Palas – Kandis, yang dikerjakan PT. Riau Yakin Teguh pada tahun 2009 dengan nilai kontrak Rp 5,6 miliar tertanggal 29 Januari, masa pelaksanaan 210 hari kerja dengan masa pemeliharaan 180 hari kaleder,  membuat pengemudi kendaraan ekstra hati-hati dan bahkan mencuri-curi jalan, untuk menghindari  lobang.  

Hal senada juga terjadi pada proyek pemeliharaan jalan Simpang Bukit Timah – Simpang Batang .  Jalan yang didanai APBN tahun 2008 lalu, tetap menjadi sorotan., sekalipunn anggaran yang dialokasikan pada proyek tersebut mencapai miliaran rupiah namun kondisinya kelihatan  amburadul.

Ironisnya disinyalir, dana untuk pemeliharaan jalan terjadi over lapping. Karena  Pemko Dumai juga telah mengalokasikan angga¬ran melalui sharing dengan sa¬lah satu perusahaan yang berdo¬misili di¬sana.  

Berdasarkan hasil pemantauan wartawan akhir November lalu, kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan Simpang Bukit Timah - Simpang Batang Dumai, sungguh memprihatinkan. Kendati ada sebagian yang diperbaiki, namun dengan sistim tambal sulam menggunakan semen, tidak banyak membantu. Sebab, ketika dilintasi kendaraan bertonase berat, jalan kembali hancur.      


DPRD Riau Bicara

Dari data yang diperoleh tahun 2008 lalu pemerintah pusat melalui Dirjen Bina Marga telah mengalokasikan dana guna pembangunan Jalan Duri - Simpang Kulim senila Rp 8 milyar lebih. Kemudian, Simpang Kulim - Dumai Rp 18 milyar lebih, dan Simpang Kulim - Simpang Batang Rp5,6 mi¬lyar.

Jika pada periode lalu penggunaan dana APBN kurang mendapat pengawasan dari dewan, maka pada periode ini hal sema¬cam itu dipastikan tidak akan terjadi. Dana pusat yang dikucurkan ke Pemprov Riau melalui masing-masing Satker, bakal ditelusuri oleh DPRD Riau.

Adalah Ketua Komisi C DPRD Riau, H. Ilyas Labay, menanggapi pertanyaan wartawan seputar penggunaan dana APBN di lingkungan Satker Non Vertikal Tertentu (NVT) Bina Marga Riau, se¬saat setelah menerima aksi demo anti korupsi di Gedung DPRD Riau Jalan Su¬dirman Pekanbaru, Rabu (9/12).

Menurut Ilyas, pemeliharaan Jalan Simpang Bukit Timah - Simpang Batang tahun 2008 lalu, didanai Pemko Dumai melalui dana sharing dengan salah satu pe¬rusahaan yang berdomisili di Dumai. Na¬mun, jika ternyata ada dana APBN yang dianggarkan pada ruas jalan itu tahun lalu, maka hal itu patut dipertanyakan.

Ketika disinggung ada tidaknya “kebocoran” pada penggunaan dana AP¬BN selama ini, mantan Ketua DPRD Dumai ini mengaku tidak mengetahui. “Kalau memang ada yang bocor, tentu saya pasti kena cipratannya., guraunya Untuk saat ini saya belum tahu”, ujar Ilyas ..

Lebi lanjut Ilyas menyampaikan terkait dana APBN itu, pihaknya berjanji akan segera memanggil Satker Dinas PU Riau guna menjelaskan kemana aliran dana tersebut digunakan. Kapan pemanggilan dilakukan, kita belum memastikan. “ Yang jelas dewan akan menjadwalkan pemanggilan pihak Dinas PU”, katanya.

Dalam pertemuan dengan Dinas PU, nantinya diharapkan untuk perbaikan jalan kedepan, tidak dilakukan sepotong-sepotong melainkan dilakukan menyeluruh, ujar mantan Ketua DPRD Dumai itu menerangkan.

Kerusakan jalan juga terjadi diuas jalan Pematang Reba - Rengat - Bagan Jaya, kembali rusak parah. Jalan nasional yang baru selesai dikerjakan itu kembali berlobang. Informasi yang diperoleh, untuk pemeliharaan jalan tersebut, pemerintah pusat telah meng¬alokasikan dana Rp 3 milyar lebih.

Temuan di lapangan, di wilayah Inhu dan Inhil terdapat 3 paket proyek APBN yang pengerjaannya terkesan asal jadi. Ketiga paket itu yakni, Berkala Pematang Reba – Rengat, Berkala Rengat - Kuala Cinaku, dan Berkala Kuala Cinaku - Rumbai. Ketiga paket itu terlihat baru saja selesai dikerjakan.    

Salah satu ruas jalan yang rusak yakni, sekitar PT Usda Seroja Jaya dan kilometer 260 - 261 dari arah Rengat menuju Tembilahan. Ironisnya, meski tahun 2008 silam ruas jalan tersebut juga memperoleh kucuran dana APBN untuk dipelihara, namun tidak terlihat adanya perbaikan sama sekali. Parahnya lagi, semak-semak disisi kiri kanan jalan, seolah menjadi hiasan ter¬sen¬diri bagi pengguna jalan.

Data yang dihimpun wartawan Bina Marga Propinsi Riau dengan nama Satker Pre¬servasi Jalan dan Jembatan dibawah ‘komando” Manipol Sebayang mengalokasikan dana APBN TA 2009 guna perbaikan 3 paket jalan di wilayah Inhu.

Ketiga paket itu diantaranya, berkala batas Inhu - Simpang Japura - Pematang Reba, dengan nilai kontrak Rp 3,8 milyar oleh PT Nagamas Mitra Usaha, berkala Pematang Reba – Rengat senilai Rp 2, 8 mlyar oleh PT Kuda Megah Kencana, berkala Re¬ngat - Kuala Cinaku Rp 3 milyar oleh PT Kurnia Subur, berkala Kuala Cinaku - Rumbai Jaya Rp 3,5 milyar oleh PT Kurnia Subur.

Sejumlah kalangan menilai, pekerjaan pemeliharaan jalan yang bersumber dana dari APBN selama ini, tidak terlihat. Yang ada hanya sebatas papan plang saja. Jika memang pemeliharaan jalan itu ada, kenapa kerusakan jalan nasional lebih para dari tahun-tahun sebelumnya., jelas Wawan seorang supir lintas yang menurutnya hamper setipa hari melintasi jalan tersebut.          

Dia mengaku, dirinya tak habis pikir bagaimana mungkin jalan yang baru saja dikerjakan bisa kembali rusak hanya dalam hitungan minggu saja. Sementara di daerah lain, biasanya jalan yang sudah dikerjakan bisa bertahan hingga tahunan. “Saya melihat penanganan jalan di Riau ini cukup aneh”, katanya

Sementara menurut Devid Amriadi, adanya dugaan praktek sulap dalam proyek preservasi jalan tersebut bisa saja terjadi. Karena jika kita piker dengan akal sehat, apa benar dana Rp 5 milyar jalan Palas – Kandis sudah rusak seharusnya, sudah kembali pada kondisi semula. Artinya, tidak ditemukan lagi adanya lobang dan gelombang pada ruas jalan.

Seharusnya menurut Devid pada stasiun (sta) yang telah ditandai mestinya dilakukan levelling (mengaspal rata) pada jalan yang berlobang dan bergelombang.

Jika kontraktor dinilai tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, idealnya pihak Satker NVT selaku pengguna jasa menolak melakukan serahterima pekerjaan (PHO). Selanjutnya, mereka menerapkan sanksi sebagaimana dibunyikan dalam kontrak kerja yang mereka buat, ujar Devid.

Menurut Kasatker Pemeliharaan Jalan NVT APBN, Ir Manipol seperti yang dilansir SKU Riau Sidik yang dihubungi berkali-kali sejauh ini belum bisa dikonfirmasi. Ditemui di kantornya di Jalan Pepaya, Kamis (17/12) Satpam instansi itu berdalih, tanpa ijin Kasatker tidak diperkenankan. Begitu pula saat dihubungi via selularnya termasuk melalui pesan sing¬kat, Manipol enggan merespon.

Saat dimintai keterangan sejumlah kalangan masyarakat Riau, seputar hasil pekerjaan proyek pemeliharaan yang bersumber dana dari APBN ini, sebut saja namanya Izal kepada wartawan mengatakan,” hasil pekerjaan Satuan Kerja (Satker) Preservasi jalan dan jembatan  wilayah Riau ini tahun 2009, bila kita lihat tidak ada peningkatan yang signifikan sementara bila dibandingkan kuncuran dana yang jauh lebih besar,” ungkapnya.

Mengapa saya katakan demikian, bagaimana mungkin suatu ruas jalan yang baru dikerjakan meski masih jauh masa waktunya layak rusak, namun kenyataan dilapangan jangankan usia satu sampai dua tahun, seminggu setelah dikerjakan saja sudah kembali rusak berat, inikan aneh,? Sumber bertanya

Kondisi seperti ini mesti perhatian serius dari Dirjen Bina Marga PU Pusat untuk segera mengambil tindakan tegas bagi bawahannya yang tidak profesional dalam setiap penggunaan keuangan Negara agar tepat guna.

Tentu dalam hal ini pihak yang paling bertanggungjawab adalah Pimpinan Satker yang dijabat oleh Manipol Sebayang, sebagai perpanjangan tangan Dirjen PU pusat di daerah, sebab indikasi penyimpangan ditubuh Setker ini jelas dapat kita lihat, contohnya saja, sejak tahun 2007 hingga sekarang ada beberapa perusahaan yang dinilai hasil pekerjaannya buruk, namun tiap tahunnya toh…selalu mendapat paket proyek bahkan yang terbanyak bila diban¬ding¬kan dengan rekanan lainnya.

Disinilah muncul kecuri¬gaan kita bahwa terjadi kong¬kalikong antara pihak pengguna barang/jasa dengan rekanan, dalam kesempatan ini kita meminta untuk segera ditanggapi Dirjen Bina Marga PU Pusat, bila tidak secara langsung akan kita laporkan hal ini kepada Menteri PU Pusat de¬ngan tembusan kita sampaikan kepada

Sementara menurut Ir. Manipol seperti yang dilansir SKU Riau Sidk edisi desember, bahwa pekerjaan jalan sudah dilaksanakan sesuai dengan bestek.,   “Bagaimana jalan tidak rusak, tonase kendaraan yang melintas mencapai 30 ton lebih. Sementara bobot jalan yang kita tangani, cuma 8 ton,” ujar Manipol seolah-olah menuding Dinas Perhubungan (Dishub) yang tidak becus dalam mengawasi tonase kenderaan.  

Ketika disinggung kerusakan itu dikarenakan disinyalir dari pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, Dengan tegas Manipol membantah. Ia mengatakan, semua rekanan yang menangani jalan nasional dibawah Satker yang ia pimpin, sudah mengerjakan sesuai dengan apa yang tertuang dalam kontrak, tegasnya. (boc,rsd)

Komentar
Beri Komentar Cari
Tulis Komentar
Nama:
Email:
 
Website:
Judul:
 
Masukkan kode yang ada pada gambar.

3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Sebelum   Berikut >