Berita Bidikonline.com dapat dikutip dengan mencantumkan Bidikonline. Apabila mengutip berita tanpa menyebutkan sumber berita, redaksi bidikonline.com akan menuntut secara hukum sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.
Aidil : Jalan “Bunting” Tanggung Jawab PPK
Rabu, 02 Mei 2012 | Dibaca 129 Kali
Image
Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru Riau
Pekanbaru
( Bidikonline.com) -  Baru dikerjakan, Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru yang didanai APBN tahun 2011  sudah rusak, kondisi jalan yang bunting mengancam keselamatan pengguna jalan. Ironisnya menurut Aidil,  itu tanggung jawab pejabat pembuat komitment (PPK) Onda, jika ingin tahu silahkan tanya kepada beliau laporannya, tegas Aidil kepada Bidik diruang kerjanya akhir pekan lalu.

Dari investigasi Bidik di Jalan Soekarno Hatta pada paket kegiatan peningkatan jalan Nasional yang baru dikerjakan tahun 2011 lalu   sudah rusak parah. Kondisi jalan yang berlubang terlihat  disepanjang jalan Soekarno Hatta Pekanbaru mulai dari ukuran kecil hingga lubang  besar   yang dapat  mengancam keselamatan pengguna jalan.

Aspal hotmix  yang menelan dana mencapai puluhan miliar sudah dari pada bunting (bergelombang) menghiasi proyek APBN 2011 yang dipimpin Aidil. Tak heran jika melihat kondisi jalan, dugaan  masyarakat adanya penyunatan volume pekerjaandan anggaran antara Kasatker PPK  dan pihak kontraktor pelaksana, tak dapat ditepis.
   
Misalnya  Eric,  salah seorang aktivis LSM  kepada Bidik dilokasi menerangkan bahwa, kerusakan  jalan yang dipimpin Aidil tahun 2011 disebabkan tanah dasar tidak memenuhi persyaratan sesuai subrade minimal, Lapisan Pondasi diperkirakan tidak sesuai dengan speksifikasi teknis ,  Index tebal perkerasan tidak sesuai dalam perhitungan standar binamarga ( tebal minimum ITP) agregat kelas A dan B tidak sesuai dengan satuan muatan pembebanan ( SMP ).

Kondisi pekerjaan ini disinyalir terdapat banyak pemangkasan volum, hal ini  merugikan masyarakat sebagai pengguna  jalan. Ini dapat kita lihat dari kualitas jalan yang baru saja dikerjakan sudah rusak, aspalnya  saja bisa dibuka dengan tangan tanpa memakai alat.

Selanjutnya menurut Erik , pihak PPK Aidil dan Kasatker tidak bisa mengelak dengan cara apapun, karena itu tanggung jawab jabatan mereka dan tidak bisa mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain.
Pihak LSM memohon kiranya pihak penegak hokum tindak pidana korupsi dapat melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyunatan volume proyek Jalan Soekarno Hatta  tersebut, karena anggaran yang dibutuhkan untuk membangun Jalan itu menelan anggaran yang cukup besar, tegas Eric.

Hal serupa  terjadi pada proyek pelebaran jalan paket batas Inhu- Simpang Japura tahun 2011 yang menelan anggaran sebesar Rp 53 miliar. Namun semua itu dibantah tegas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ondawati. Karena menurutnya pekerjaan pelebaran jalan batas Inhu – Simpang Japura sudah sesuai  target .

“Apa yang sudah direncanakan sudah dilaksanakan dengan baik. Target yang diberikan pimpinan  2,8% dari total anggaran selama 1 tahun harus dikerjakan. Yang sudah saya (Onda-red) kerjakan sebesar 2,8 % saja dan itu  perencanaan awal, jelasnya diruang kerjanya beberapa waktu.

Anehnya ketika diminta informasi terkait item pekerjaan yang tertuang didalam kontrak tahun 2011, Onda terkesan mengelak bahkan buru buru keluar dari ruangan dengan alasan ada rapat diluar kantor.

Berdasarkan hasil pemantauan bidik dilapangan, paket kegiatan pelebaran  jalan Batas Inhu – Japura  yang dikerjakan PT Multi Structure tidak sesuai dengan apa yang disampaikan PPK Ondawati. Pekerjaan pelebaran beberapa ruas jalan  menggunakan tanah terlihat dibeberapa tempat saja, selain itu penimbunan jalan dengan memakai batu bara yang disinyalir dari simpang granit Indragiri Hulu.

 Menurut sumber di lingkungan PU Riau, proyek miulty years yang memakai bendera PT Multi Structure sebagai kontraktor pelaksan, dan  konsultannya PT Herda Carter Indonesia  diduga kedua perusahaan tersebut  mempunyai hubungan dekat dengan Menteri PU Kirmanto di Jakarta.

Tak heran jika mulai dari penetapan PT Multi Structure sebagai pemenang tender pada beberapa paket kegiatan,  sudah bermasalah. Pada saat itu  terjadi perdebatan hangat diantara panitia lelang  alasannya PT. Multi Structure dinilai tidak mampu untuk melakukan pekerjaan berdasarkan dari beberapa pengalaman dan pekerjaan yang sudah dikerjakan dinilai tidak beras. Makanya pihak panitia merekomendasikan  perusahaan lain sebagai pemenang tender. Akan tetapi saran tersebut diabaikan oleh petinggi departemen PU Riau dengan alasan pimpinan PT Multi merupakan sabahabat dekat Mentri PU Kirmanto, ujar sumber yang meminta namanya tidak ditulis.

Kepala satuan kerja (Kasatker ) wilayah Riau II Dedi Madrasah yang ditemui Bidik dikantornya tidak berhasil, menurut staf Dedi bapak sedang berada di Padang Sumatera Barat. Melalui Telepon Genggamnya Kasatker Dedi Mengatakan minggu depan saja kita ketemu dikantor.
(nzr)

Komentar
Beri Komentar Cari
Tulis Komentar
Nama:
Email:
 
Website:
Judul:
 
Masukkan kode yang ada pada gambar.

3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Sebelum   Berikut >